9273b-img_1886-copy

Konflik Agraria di Ruang Terbuka

 IMG_1886+-+Copy.JPG (367×300)
Ribuan petani dari beberapa desa di Indonesia mengelar unjuk rasa di depan 
Kantor Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, saat peringatan Hari Tani 
Nasional, 24 September 2012. Mereka menuntut Reforma Agraria Sejati. 

Jakarta kekurangan taman kota dan ruang terbuka hijau (RTH). Berdasarkan portal resmi provinsi DKI Jakarta, Ibukota hanya memiliki delapan taman kota; Taman Menteng, Taman Suropati, Taman Situ Lembang, Taman Langsat, Taman Medan Merdeka, Taman Martha Tiahahu, Taman Lapangan Banteng, dan Taman Monumen Nasional. Di luar itu, kondisi taman lainnya banyak yang tidak terawat, cenderung kumuh, kotor, dan tidak nyaman. Kota berpenduduk 9,5 juta jiwa ini belum bisa menyediakan fasilitas publik yang murah, gratis, dan bisa mengakomodasi aktivitas warganya.

 
Saat ini, Pemda DKI baru mampu memenuhi ruang terbuka hijau sebesar 9,8 persen dari luas daratannya sebesar 661,52 kilometer persegi. Sementara undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan Pemda untuk memenuhi RTH sebesar 30 persen dari total luas kota. Pembagiannya, 20 persen wajib disediakan pemerintah kota sebagai RTH publik, dan sisanya 10 persen adalah RTH privat yang wajib disediakan masyarakat.
 
Selama ini pemerintah kota kesulitan memenuhi target luas RTH yang telah diamanatkan undang-undang. Alasannya, biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat ruang terbuka terbilang mahal. Dari 9,8 persen itu, berarti masih ada 10 persen lebih yang harus dipenuhi pemerintah DKI. Konsekuensi dari sisa kekurangan tersebut, dinas pertamanan dan pemakaman DKI Jakarta akan mengambil lahan privat yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dalam pernyataannya, Kanit Dinas Pertamanan DKI menjelaskan langkah yang akan diambil, yaitu melakukan upaya pembebasan lahan, ruang privat untuk publik.
 
Berkaitan dengan pembebasan lahan, ada kebijakan yang mengaturnya yaitu UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. UU ini bermasalah manakala membahas status lahan yang pengadaannya mendapat keberatan dari pihak masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang keberatan akan pembangunan di suatu lahan dapat digugat di pengadilan tata usaha negara. Musyawarah tidak berjalan. Padahal dalam UU tersebut, unsur musyawarah disebutkan meski kata mufakat tak dicantumkan.
 
UU pengadaan tanah juga berpotensi mengusung semangat penggusuran. Dari sini menunjukan bahwa undang-undang ini bertolak belakang dengan semangat pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Dalam proses pembebasan lahan yang tidak disepakati oleh masyarakat, perampasan tanah berskala besar bakal menimbulkan konflik agraria. Dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan tanah, warga ditempatkan dalam posisi tidak terhormat, karena berpotensi hanya menerima dampak dari pengadaan tanah. Jika begini, pengadaan pembangunan melalui UU pengadaan tanah telah menelantarkan masyarakat. Sebab, banyak masyarakat yang menjadi korban penggusuran sehingga tidak memiliki tempat tinggal dan kehilangan pekerjaan.
 
Kasus yang terjadi di Pasar Barito, Jakarta Selatan, pada awal 2008, menunjukan betapa tak berdayanya masyarakat yang digusur lahan pekerjaannya untuk perluasan ruang terbuka hijau. Pasar Barito yang diresmikan Gubernur Ali Sadikin pada 1970 sebagai pusat penjualan ikan dan bunga di Jakarta, kini tinggal kenangan. Para pedagang yang telah merintis usahanya puluhan tahun, terpaksa menerima ancaman bangkrut dan kehilangan pelanggan. Perluasan ruang terbuka hijau di sana harus menggusur lahan pekerjaan ribuan orang yang menggantungkan kelangsungan hidupnya di Pasar Barito. Perlawanan penggusuran yang dilakukan para pedagang terpaksa dikalahkan di meja persidangan.
 
Di tengah tumbuhnya pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta, penggusuran rumah warga untuk pengadaan ruang terbuka hijau jelas menimbulkan persoalan baru. Padahal banyak kawasan yang semula tidak direncanakan menjadi kawasan bisnis malah beralih fungsi menjadi kawasan komersial. Kini, mal di Jakarta jumlahnya mencapai lebih dari 170, dan telah melebihi batas ideal dari jumlah penduduknya. Hal ini membuat Jakarta menjadi kota dengan mal terbanyak di dunia.
 
Dengan jumlah mal yang tinggi, masyarakat Jakarta kerap menjadikan pusat perbelanjaan sebagai obat depresi dan stres. Fungsi taman kota pun hilang. Padahal, di taman orang bisa berekreasi tanpa harus mengeluarkan biaya. Tidak seperti mereka yang pergi ke mal. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat hiburan murah seharusnya bisa membantu mengurasi stres di tengah impitan rutinitas kota yang sangat sibuk. Suasana segar dan santai tentu bisa membuat pikiran seseorang rileks dan otak terangsang untuk berpikir lebih positif.

@primagumilangsp

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s