0af3a-544896_3070923772584_1248309522_32677394_1502671287_n

Air, Hak Rakyat yang Terlupa

Kedaulatan Sumber Daya Alam Mutlak Dimiliki Indonesia, Termasuk Air
 
Seperti yang diutarakan oleh koordinator lapangan Fery Widodo bahwa pemerintah hanya menyediakan air bagi kalangan berpunya dan menyerahkannya kepada perusahaan asing. “Sekarang air sudah menjadi komoditas dan diserahkan kepada mekanisme pasar, hal ini terbukti dengan pemonopolian yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing,” teriak Fery yang juga menjabat sebagai Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia.
Selain itu Fery juga menghimbau agar rakyat harus menuntut pemerintah yang telah melanggar konstitusi. Sebab pemerintah telah menjadikan air sebagai komoditi ekonomi, padahal air merupakan hak asasi masyarakat. Hal yang sama diutarakan oleh Fadhil Qirom.
Dalam orasinya, ia menuduh pemerintah membiarkan rakyat sengsara dengan membiarkan air dikuasai perusahaan transnasional.“Di kampung-kampung di Jawa seperti di lembah gunung Slamet, mata airnya sudah dikuasai asing. Negara menindas dengan membiarkan rakyat bersaing dalam sistem kapitalisme,” ujar aktivis Aliansi Petani Indonesia itu berapi-api. Fadhil juga menambahkan bahwa nasionalisasi perusahaan air asing menjadi hal fundamen agar rakyat tidak lagi mengalami krisis pangan.
Menurut Badan Pangan dan Agrikultur (FAO), pertanian memerlukan sedikitnya 70 persen air. Artinya petani tidak bisa menanam tanpa air. Oleh karena itu, ketersediaan air mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, realitas di lapangan berkata lain.
Hal ini terbukti dengan banyak krisis air yang terjadi baik di kota maupun daerah. Salah satu faktor debitn air berkurang drastis dibeberapa tempat karena banyaknya izin pemerintah terhadap perusahaan yang mengkonversi hutan menjadi lahan sawit dan tambang. Belum lagi swastanisasi dan pemonopolian air oleh perusahaan transnasional seperti yang dilakukan oleh Danone, Palija, ataupun Aetra. Wanda Hamidah yang ikut aksi sembari menggendong anaknya. Ia menyatakan bahwa perusahaan asing telah menjajah Indonesia, diantaranya pemonopolian air oleh mereka yang telah mendapat konsesi dari pemerintah. “ Aetra dan Palija merupakan produk asing yang merampas air rakyat Indonesia,” terangnya. “Hanya 40 persen yang menikmati air bersih,” tambah artis yang beralih profesi menjadi politisi itu.
Lewat UU Sumber Daya air sendiri pemerintah telah membuka keran bagi masuknya perusahaan-perusahaan transnasional merampas hak rakyat atas air. UU No7/2004 Sumber Daya Air ini juga merupakan alat untuk mendapat skema utang luar negeri. Kita tahu bahwa lembaga-lembaga donor neo-imperialis macam IMF dan World Bank itu telah mendorong Indonesia membuka sebesar-besarnya peluang investasi perusahaan asing ke sektor layanan publik.
Tuntutan atas nama rakyat Indonesia, maka sekarang juga pemerintah harus kembali kepada amanat Founding Fathers yang termaktub dalam UUD 45’. Bahwa ‘Bumi, air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dan dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’. “Maka pemerintah harus segera berani memutus kontrak dengan perusahaan asing sekarang juga,” tegas Wanda
@gawan_indra

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s