c2f94-122073_suplai-air-bersih_663_382

Warga Desak Usir Palyja dan Aetra

122073_suplai-air-bersih_663_382.jpg (666×384)

Siang itu, Senin (6/6/2011), puluhan warga Jakarta yang mayoritas mengenakan kemeja batik dan berpakaian adat betawi, sibuk mengatur barisan di halaman depan gerbang Monas, tepatnya di seberang patung kuda Indosat. Mereka hendak menggelar aksi unjuk rasa dan tergabung dalam satu aliansi yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. 

Pukul 10.30 wib, massa aksi mulai bergerak menuju ke arah Gedung Balaikota, di Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Seruan yel-yel meramaikan perjalanan longmarch ke Kantor Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo. “Tolak privatisasi, air untuk warga”, “Putus kontrak, sekarang juga!,” teriak massa aksi.

14 tahun silam, tepatnya 6 Juni 1997, kontrak konsesi kerjasama pengelolaan air di Jakarta disepakati. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meneken kontrak dengan dua perusahaan air swasta milik asing, yaitu Palyja dan Aetra, untuk menyerahkan pengelolaan air di ibukota. Seperti diketahui, Palyja merupakan perusahaan milik Prancis. Sementara Aetra awalnya dikuasai Inggris, namun kini dikuasai konsorsium perusahaan swasta asing.

Dalam aksinya, massa aksi mendesak Pemprov DKI untuk secepatnya memutus kontrak konsesi kerjasama dengan kedua perusahaan asing tersebut, terkait pengelolaan air di Jakarta . Mereka tidak ingin Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, hanya menunggu hingga 2022, saat kontrak konsesi berakhir. 

Massa aksi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, terdiri dari berbagai elemen warga. Mereka tidak ingin Fauzi Bowo hanya menunggu hingga 2022, saat kontrak konsesi berakhir. Pasalnya, pengelolaan air oleh dua operator swasta tersebut, dinilai hanya merugikan warga Jakarta dan negara ini. Sementara, kedua lembaga asing tersebut mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Koordinator aksi, Ide Bagus Arief Setiawan mengatakan, PAM Jaya terus menanggung beban hutang hingga ratusan milyar rupiah. Selain itu, jutaan warga Jakarta berada dalam ancaman serius akibat minim dan buruknya akses air bersih. Menurutnya, tidak satu pun target teknis yang dimandatkan kontrak dapat dipenuhi oleh Palyja dan Aetra.

“Saat ini keputusan ada di tangan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, ketegasanlah yang akan menentukan, apakah Jakarta akan menunggu hingga 2022 dalam petaka layanan air bersih seperti sekarang, atau mengembalikan air dalam domain publik,” kata Ide Bagus, di depan kantor Balaikota Jakarta, Senin (6/6/2011).

Wahidah, warga miskin kota Jakarta yang ikut dalam aksi tersebut mengatakan, air di daerah rumahnya sering tidak mengalir, kualitas air juga kotor karena berwarna. Karena itu, setiap menjelang subuh, ia sudah bersiap mengantre untuk mendapatkan air bersih. 
“Kalau kami kesiangan, ya resikonya tak mendapatkan air hari itu. Air di rumah mati, kami harus membeli air. Padahal kebutuhan atas air sangat banyak, untuk minum, mandi, nyuci, ibadah, dan segalanya,” katanya, saat menyampaikan keluhan di depan kantor Balaikota Jakarta. 

Sementara, beberapa perwakilan massa aksi merasa kecewa karena gagal menemui Foke yang sedang rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta. Mereka hanya diterima oleh Biro Umum dan Biro Sarana dan Prasarana Pemprov DKI. Sayangnya, pertemuan tersebut belum bisa memberikan jawaban apapun.

“Kekecewaan kami bertambah bahwa kami belum mendapatkan kesimpulan apapun dari hasil pertemuan tersebut, sebab yang ingin kami dengar hari ini adalah bahwa Pemprov atau gubenur berani memutuskan kontrak dengan dua perusahaan asing yang mengelola air di Jakarta,” ujar Ferry Widodo, perwakilan dari FPPI yang ikut masuk menemui Pemprov DKI Jakarta. 

Menurutnya, sudah sangat jelas bahwa beberapa klausul dalam kontrak karya itu dilanggar oleh dua perusahaan asing tersebut. Bentuk pelanggaran diantaranya terkait pelayanan akses air (pipa) dan juga pelayanan air bersih. 

“Kenapa kemudian kontrak ini masih diteruskan. Pemprov berpendapat bahwa apabila kontrak karya ini diputuskan sebelum 2022 maka Pemprov harus membayar 18-20 trilliun, selain denda mungkin ada konsekuensi hukum lainnya,” katanya. 

Ferry juga menyatakan, koalisi akan mendukung apabila pemerintah DKI atau Gubenur berani memutuskan kontrak tersebut, karena apapun konsekuensi yang akan diterima oleh Pemprov DKI maka seluruh warga Jakarta akan siap menghadapinya bersama.

@primagumilangsp

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s