1ac9e-gambir-20110512-00302-copy

Kriminalisasi Jurnalis, Kematian Demokrasi

Gambir-20110512-00302+-+Copy.jpg (186×373)

Kekerasan seolah menjadi suatu yang lazim di negara ini. Bahkan tindak kekerasan yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang, hingga kini masih menjadi persoalan klasik yang terus berulang. Ironisnya, dunia peradilan tak memihak pada para korban tindak kekerasan. Korban yang kerap kali dimarjinalkan, mayoritas adalah para aktivis prodem, pekerja HAM, penggiat pers, petani, buruh, mahasiswa, dan mereka yang berusaha meruntuhkan kekuasaan yang korup. 

Menjelang petang, tepatnya pukul 17.00 wib, puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Keadilan untuk Ridwan Salamun (AKUR) telah berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (7/6/2011). Mereka mengaku sengaja menggelar aksi damai pada malam hari, untuk menggelar doa bersama, sekaligus tahlilan. Selain kirim doa kepada almarhum Ridwan Salamun, aksi kali ini juga sebagai simbolisasi matinya demokrasi dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya. 

AKUR yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya dari LBH Pers, AJI, FPPI, Kontras, APPK Maluku, Sun TV, menyerukan satu tuntutan. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk mengusut kembali kasus terbunuhnya wartawan kontributor Sun tv saat melaksanakan tugas liputan di Ambon, Maluku. 

Koordinator lapangan, Ide Bagus AS mengatakan, sekian kejanggalan yang mewarnai proses penegakan hukum terhadap kasus terbunuhnya Ridwan Salamun, sangat dirasakan oleh keluarga korban. Mulai dari penetapan kasus tersangka kepada almarhum, sampai pada upaya pelemahan kasus oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi dan jaksa.

“Ketidakadilan terhadap Ridwan Salamun terjadi di lingkungan peradilan dan penegak hukum lainnya. Ketika negara semakin produktif membuat undang-undang, tapi disitulah justru keadilan sulit didapatkan ditumpukan produk hukum tersebut,” kata Ide Bagus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Selasa (7/6). 

Sementara, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Krisbiantoro mengatakan, negara seolah sengaja membiarkan tindak kekerasan. Kekerasan terhadap jurnalis dan aktivis HAM, tak pernah mendapatkan perlakuan hukum yang adil. 

“Negara ini masih tidak mau dan tidak mampu menyelenggarakan hukum yang adil bagi pekerja HAM dan jurnalis. Kasus Ridwan Salamun adalah contoh buruknya hukum dan peradilan negara kita,” ujarnya. 

Ia melanjutkan, kasus Ridwan Salamun sengaja dikonstruksi untuk membiaskan perkara tersebut. Hal ini dilakukan agar para penegak hukum seolah tak terlibat dalam kematian Ridwan. “Polisi dan jaksa mau mengkonstruksikan kasus ini sebagai kasus kecelakaan semaata, Ridwan Salamun dibuat seolah adalah korban kecelakaan. Pihak kepolisian harusnya juga ikut diperiksa, karena mereka yang harus bertanggung jawab untuk pengamanan,” tegasnya.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar negara memberikan keadilan kepada almarhum Ridwan Salamun. Selain itu, mereka juga menuntut agar proses hukum dan persidangan kasus tersebut digelar ulang secepatnya. Tak hanya itu, pihak kepolisian juga didesak untuk mengusut kembali kasus kematian Ridwan Salamun, dan menuntaskan seluruh kasus kekerasan terhadap insan pers.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tual, Maluku Tenggara, memvonis bebas pelaku pembunuhan wartawan Sun TV, Ridwan Salamun. “Kasus ini membuktikan buruknya lembaga peradilan kita. Putusan hakim tersebut jelas-jelas melukai rasa keadilan. Jika ini berlanjut, maka akan mengancam kehidupan demokrasi kita,” kata Dedi Ahmad, aktivis LBH Pers, saat menyampaikan orasi politiknya.

Komisi Yudisial (KY) pun diminta untuk memeriksa hakim yang menangani perkara tersebut. Profesionalisme aparat penegak hukum yang menangani kasus kematian Ridwan Salamun patut dipertanyakan. Sebab sebelumnya kejaksaan telah menetapkan tuntutan hukuman penjara delapan bulan, namun majelis hakim malah menolak tuntutan tersebut dan menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa.

Hakim malah menyatakan bahwa pelaku tidak terbukti melakukan kejahatannya. Namun, hasil penyidikan investigasi sejumlah lembaga kewartawanan menyebutkan sebaliknya. Istri korban juga menegaskan bahwa suaminya mati dibunuh. 

Seperti diketahui sebelumnya, Ridwan Salamun yang telah bergabung selama tiga bulan di Sun TV tewas dihajar massa dalam bentrokan antarkampung di Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Maluku Tenggara, pada 27 Agustus 2010. Saat itu, ia sedang melakukan peliputan dalam kejadian tersebut.

Dari hasil penyidikan polisi, terdapat tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Ibrahim Raharusun, Hasan Tamnge, dan Sahar Renuat. Ketiganya merupakan warga desa yang bentrok tersebut. Kejaksaan sempat menuntut terdakwa delapan bulan penjara, namun majelis hakim menetapkan vonis bebas pada Rabu (9/3/2011).

Tanggung jawab negara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan konstitusi kita, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terbunuhnya Ridwan Salamun membuktikan kegagalan negara dalam menjalankan amanat konstitusi. Apalagi ia sedang melakukan tugas jurnalistik. Pada dasarnya, Ridwan juga dilindungi UU Pers nomor 40 tahun 1999.

@primagumilangsp

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s